YKPA Mitra ChildFund Internasional di Indonesia Imbau Jangan Selesaikan Masalah Kekerasan Anak dengan Denda Adat

Malaka-NTT, Banyak masalah kekerasan terhadap anak di Kabupaten Malaka. Yayasan Karunia Pengembangan Anak (YKPA) mitra ChildFund Internasional di Indonesia mengimbau agar semua elemen masyarakat jangan menyelesaikan masalah kekerasan terhadap anak dengan denda adat.

Hal ini disampaikan Ketua YKPA, Bernadina Dhana dalam sambutannya saat workshop akte lahir integrasi penggunaan Akte untuk Semua Anak (ASA) NTT untuk mendukung Pemenuhan cakupan akte lahir di Hotel Ramayana Betun, Selasa (24/6/25).

Dikatakan, pemenuhan hak anak menjadi tanggung jawab bersama yang harus dimulai orang dewasa yang berada di sekelilingnya. Oleh karena itu, akte lahir perlu dimiliki dan cakupannya perlu menjangkau pelosok desa. Adanya akte lahir, anak semakin diberi perhatian dan adanya jaminan pemenuhan hak-haknya. Dengan demikian, anak akan semakin jauh dari masalah kekerasan.

Akte lahir dapat menjamin adanya perhatian terhadap anak. Hal ini penting, karena masalah kekerasan anak di Malaka cukup tinggi. Kondisi ini perlu menjadi perhatian semua elemen, agar dalam berbagai cara bisa berusaha untuk mencegah dan mengatasi masalah kekerasan terhadap anak.

“YKPA ingatkan supaya masalah kekerasan terhadap anak, jangan selesaikan dengan denda adat atau damai. Harus proses hukum, agar memberi efek jera kepada pelaku,” kata Bernadina.

Koordinator Proyek YKPA, Martina Berek mengatakan program aplikasi ASA NTT dalam rangka pemenuhan akte lahir sebagai inovasi baru atas kerjasama ChildFund Internasional di Indonesia bersama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Di Kabupaten Malaka saat ini, kata Martina dilaksanakan workshop dalam rangka pelatihan operator desa untuk mengurus dan mencetak akte lahir dengan menggunakan aplikasi ASA NTT, sehingga masyarakat menerima di tempat dan tidak perlu mengeluarkan biaya yang mahal saat mengurus akte tersebut. Untuk itu, workshop menghadirkan beberapa instansi terkait dan para operator yang berasal dari 65 desa di Kecamatan Malaka Tengah, Malaka Barat, Kobalima, Kobalima Timur, Weliman dan Wewiku.

“Ini tahap awal kita. Mudah-mudahan berjalan lancar,” pintanya. (pm-01/mn)