Malaka-NTT, Kegiatan audit yang dilaksanakan dalam pemerintahan Bupati Malaka, SBS dan Wabup HMS sementara berlangsung. Mirip dengan Program Audit 100 Hari kepemimpinan mantan Bupati Simon Nahak. Audit dilaksanakan sebelum semua kegiatan berjalan termasuk gedung baru kantor Bupati Malaka dan Rumah Sakit Pratama Wewiku digunakan.
Ketua Perhimpunan Mahasiswa Republik Indonesia (PMKRI) Cabang Kupang, Yasintus Aryanto kepada media, Rabu (16/4/25) mengatakan aksi demonstrasi yang digelar beberapa waktu lalu tidak bermaksud untuk mendapatkan dokumen APBD Kabupaten Malaka.
Akan tetapi, pihaknya ingin mendapatkan berbagai masukan termasuk hasil audit kinerja dan anggaran terhadap pelaksanaan kegiatan di awal masa kepemimpinan SBS-HMS. Hasil audit ini perlu diumumkan kepada publik supaya diketahui sebelum pelaksanaan kegiatan termasuk menempati gedung baru kantor Bupati Malaka dan RS Pratama Wewiku.
“Kami apresiasi jika hasil audit diumumkan dan selanjutnya dua gedung itu digunakan. Jika tidak digunakan, PMKRI akan turun aksi lagi, karena pembangunan gedung kantor bupati dan rumah sakit Wewiku menggunakan uang rakyat,” kata Aryanto.
Tokoh pemekaran Malaka, Pius Klau Muti kepada media ini, Rabu (16/4/25) mengatakan audit itu kegiatan rutin pemerintah yang dilakukan untuk meningkatkan pelayanan pemerintahan dan pembangunan yang efektif dan efisien. Sebagai kegiatan yang biasa-lazim, Pius menyebut audit di masa Bupati SBS dan mantan Bupati Simon sebenarnya sama. Tetapi, mantan Bupati Simon menempatkannya dalam program 100 hari.
Patut diapreasiasi, karena pemerintahan dari masa ke masa mementingkan penyelanggaran pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, sehingga kesejahteraan rakyat diutamakan. Mantan Bupati Simon cukup berhasil terkait program audit hingga menyabet prestasi tiga kali WTP berturut-turut dalam pengelolaan keuangan daerah, dan beberapa penghargaan nasional lainnya, terkait program audit tersebut.
Bupati SBS juga demikian, sehingga gedung baru kantor Bupati Malaka harus digunakan setelah audit. Mungkin saja, nanti ada sedikit temuan karena konsekuensi penggunaan anggaran hampir ratusan miliar, tetapi itu hal wajar. Audit dilaksanakan untuk mengukur kinerja dan pemanfaatan anggaran. Sehingga, benar uang rakyat dikembalikan kepada rakyat. (pn-01/tim)
