Banyak Masalah Hambat Urus Rakyat Sejahtera, Kesehatan Gratis e-KTP Gagal, Malaka Terburuk Inovasi Daerah se-NTT

Malaka-NTT, Pasca “teriakan” mampu urus rakyat sejahtera, Kabupaten Malaka penuh dengan masalah saat ini, sehingga menghambat kesejahteraan. Program kesehatan gratis e-KTP gagal dilaksanakan untuk selamanya. Keadaan mulai parah, Kabupaten Malaka sebagai daerah dengan nominasi paling terburuk (red, sangat terendah) inovasinya se-Provinsi NTT

Terkait banyaknya masalah pejabat eksekutif dan legislatif di Kabupaten Malaka tidak memberi pendapat ketika dikonfirmasi wartawan, sebagaimana dilansir sejumlah media, belakangan ini.

Pimpinan DPRD Malaka dan Sekda, Asisten Setda, dan para pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) diam membisu. Padahal, dimana-mana teriak bisa urus rakyat dan uang rakyat dikembalikan kepada rakyat. Apa yang bisa diharapkan, jika tidak ada suara tegas tentang urusan kesejahteraan rakyat.

Ir. Pius Klau Muti, tokoh pemekaran Malaka menyebut nonjob puluhan pejabat eselon II dan III sebagai bencana terbesar sepanjang sejarah berdirinya Kabupaten Malaka yang melebihi bencana banjir bandang Sungai Benenain yang sudah menelan ribu korban jiwa dan harta.

Ketua ARAKSI NTT, Alfred Baun menyesalkan sikap Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malaka yang mempekerjakan pegawai honorer tanpa surat keputusan (SK) dan tidak dibayarkan upahnya. Ini menjadi masalah, karena Pemerintah Pusat (Pempus) sudah melarang untuk mengangkat pegawai honorer. Jika ini dilanggar, maka akan menjadi persoalan yang bisa berakibat hukum sebagai dirilis media, belum lama ini.

Di bidang kesehatan dan pendidikan dan laiinya, tunjungan pegawai dibayar terlambat. Penyelenggaran pendidikan seperti ujian sekolah dilaksanakan dengan menghutang, karena dana BOS belum cair. Program kesehatan gratis e-KTP yang diteriak-teriak kuat saat kampanye dan debat gagal dilaksanakan selamanya dan diganti dengan program kesehatan KTP PBI yang nota bene sama artinya Program Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat (JKN KIS) seperti halnya Kartu Malaka Sehat (KMS) Terintegrasi.

Eduardus Nahak Bria, SH, MH, C.Md kepada media ini beberapa waktu lalu, semua program kesehatan gratis di daerah tidak boleh bertentengan dengan program nasional JKN KIS. Karena, sebagai konsesus nasional dan diberi atensi oleh Pempus, termasuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). KPK telah memberi rekomendasi kepada Pemkab Malaka terkait masalah program kesehatan gratis eKTP di zaman Bupati SBS memimpin pertama. Sehingga, jika tetap dipakai maka akan “diburu” KPK.

Dan terakhir, Kabupaten Malaka sebagai yang terburuk dalam program Inovasi Daerah se-NTT. Data tersebut sudah sudah disampaikan kepada Pemkab Malaka dan diteruskan kepada setiap OPD untuk ditindaklanjuti. Terkait sejumlah hal ini, Sekda Malaka, Ferdinand Un Muti, S.Hut, M.Si, para asisten yang membidangi belum memberi tanggapan hingga berita ini ditayang. (pm-01/mn)