Malaka-NTT, Awal kepemimpinan Bupati Malaka, Stefanus Bria Seran dan Wakil Bupati (Wabup), Henri Melki Simu alias SBS-HMS digoyang isu korupsi. DPRD Kabupaten Malaka mengingatkan agar uang rakyat jangan seenaknya dihamburkan tanpa melalui mekanisme aturan penganggaran.
Anggota DPRD Kabupaten Malaka asal Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI), WIlibrodus Lau kepada media ini, membenarkan adanya pwrnyataannya dalam siang paripurna penyerahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) di Kantor DPRD Kabupaten Malaka ketika dihubungi, Senin (24/3/25).
Dalam sidang yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Kabupaten Malaka, Ronaldo Asury, Wili, demikian akrab dikenal menyampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan pemanfaatan keuangan daerah di antaranya pengadaan mobil mewah Bupati Malaka kurang lebih senilai Rp 1, 2 miliar. Hal lain, soal rumah jabatan yang tidak ditempati dan dibiarkan begitu saja tanpa dimanfaatkan. Padahal, ketika dimanfaat, maka akan terjadi penghematan uang rakyat. Biaya sewa rumah berkurang dan dipakai untuk mengurus rakyat.
Jika gedung baru Kantor Bupati Malaka dan dua rumah jabatan tidak digunakan, maka uang rakyat dihamburkan dan tidak bermanfaat. “Dan kalau sudah ada kantor, kenapa tidak pakai, dan harus sewa, maksud apa. Uang rakyat dihambur,” lanjutnya.
Sesuai penyampaiannya dalam sidang tersebut, Wili mengingatkan Wabup HMS agar membuat pernyataan yang benar tentang beli mobil mewah dengan anggaran miliaran rupiah. Karena jumlah uang dan merk atau jenis mobil mewah Ford Everest Titanium untuk Bupati Malaka tersebut tidak diketahui DPRD Kabupaten Malaka.
Atas kondisi tersebut, Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) Cabang Malaka tidak tinggal dan menggoyang SBS-HMS dengan aksi demonstrasi di awal kepemimpinan karena isu korupsi dalam pengadaan mobil mewah Bupati Malaka. Hal lain yang menjadi perhatian publik seperti anggaran perjalanan dinas pelantikan Bupati dan Wabup Malaka di Jakarta. (pn-01/tim)
