Malaka-NTT, Rakyat punya hak politik dan pembangunan, sehingga membutuhkan perhatian penuh partai politik (parpol). Itulah sebabnya, Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai NasDem Kabupaten Malaka, Felix Bere Nahak (FBN) mengatakan tidak boleh ada pembeda dan suara warga desa harus didengar.
Parpol mesti hadir di tengah masyarakat untuk mendengar suara dan kebutuhan warga saat ini. Parpol sebagai arsitek pembangunan siap memberi perhatian terhadap semua aspek kehidupan. Itulah sebabnya, FBN bergegas menuju Desa Webetun Kecamatan Rinhat untuk bertemu warga, Senin (25/8/25).
Di Makembala Desa Webetun, FBN dan warga berkomunikasi tidak begitu lama. Kira-kira satu jam tetapi “berisi”. Warga “membuka hati” dan jujur. Warga minta agar pemerintah dan parpol-parpol mendengar dan melihat serta mengawal program-program pembangunan. Partai NasDem, khususnya, sedapat mungkin membantu pemerintah untuk mewujudkan program-program pro rakyat.
Sehingga, secara struktur dan keterwakilan parlemen di DPR RI dan DPRD, Partai NasDem Malaka membantu pemerintah daerah untuk memudahkan akses yang cepat dan tepat untuk menghadirkan program-program pro rakyat.
“Yang benar kita dukung, yang menyimpang kita koreksi,” ujar FBN, nahkoda NasDem Malaka yang terus berupaya memberi perhatian konkrit di saat partai terus membenah dan merapihkan struktur kepengurusan hingga tingkatan dusun. Ini dilakukan, karena berpartai tidak sekedar menjadi pengurus, tetapi perlu merasakan secara nyata kehidupan berpartai.
NasDem saat ini, kata FBN mencurahkan perhatian kepada pendidikan anak-anak NTT, termasuk Malaka melalui kebaikan dan uluran tangan dua legislator NTT masing-masing, Viktor Bungtilu Laiskodat dan Julie Sutrisno Laiskodat.
“Tahun ini, beliau berdua membantu biaya kuliah 25 anak NTT di perguruan tinggi ternama di Jakarta. Selain itu, membantu para kelompok tani, nelayan, UMKM bagi anak-muda yang memiliki usaha-usaha mandiri, olahraga, kerohanian. NasDem Malaka memfasilitasi dan memastikan supaya program-program yang baik itu dapat menolong masyarakat,” jelas FBN.
Pada kesempatan yang sama, warga juga menyinggung 17 para pejabat pimpinan tinggi pratama yang dinonjobkan. FBN menanggapinya dengan bijak. Bupati Malaka, SBS sebagai seorang mantan birokrat senior begitu memahami aturan dan tata kelola birokrasi. “Kita berharap Pak Bupati tidak membuat kebijakan yang cenderung pemborosan anggaran daerah termasuk pemborosan kata-kata,” pintanya. (pm-01/mn)
