Malaka-NTT, Pembangunan gedung kantor Bupati Malaka menelan anggaran kurang lebih sebesar Rp 94 miliar di masa pemerintahan Bupati Simon Nahak dan Wakil Bupati Kim Taolin. Namun, pemerintahan SBS belum memanfaatkannya, karena menunggu hasil audit. Apakah ini penelantaran? Begini pernyataan tokoh pemekaran, Pius Klau Muti.
Pius kepada media ini, Kamis (17/4/25) mengatakan masyarakat dan pemerintah Kabupaten Malaka patut bersyukur, karena gedung baru Kantor Bupati Malaka sebagai pusat pemerintahan (Puspem) sudah dibangun. Inilah sejarah monumental sebagai bagian dari perjuangan pemekaran Kabupaten Malaka.
Menurutnya, Kantor Bupati Malaka perlu dipandang sebagai Uma Koros sebagaimana halnya tradisi adat budaya Orang Malaka dataran. Uma Koros sebagai tempat berkumpul dan bertukar pikiran dalam pembangunan untuk melayani masyarakat. Sehingga, bangunan tersebut akan dimanfaatkan pemimpin saat ini hingga 100 tahun ke depan.
Dijelaskan, kantor itu dibangun agar bupati dan stafnya untuk bekerja. Tidak dibangun untuk seorang pribadi Simon atau Stefanus. Itulah yang disebut dengan aset negara atau daerah yang perlu dimanfaatkan, dijaga dan dipelihara untuk kelangsungan penyelenggaraan pemerintahan ke depan. Terutama, dalam pelayanan kepada masyarakat.
Sehubungan dengan itu, publik juga harus menerima apa yang dilakukan mantan Bupati Simon yang mengukir sebuah sejarah dan menempatkan gedung mewah itu sebagai ikon pemerintahan yang luar biasa di perbatasan negara Indonesia dan Timor Leste. Demikian pun, sikap Bupati SBS yang belum memanfaatkan gedung tersebut, karena menunggu hasil audit.
“Yah, ada pertimbangan cukup beralasan teknis dan strategis. Bisa saja. Karena, seorang pemimpin tentu punya pikiran, pendapat dan sikap yang berbeda. Termasuk Bupati Stefanus tentu punya pandangan yang berbeda,” Pius menjelaskan dalam pesan whatsApp yang dikirim dari ponselnya.
Pius juga merasa gelisah ketika mendengar rumor gedung baru kantor Bupati Malaka tidak digunakan. Hal ini menjadi sesuatu yang aneh, karena belum dikemukakan alasan teknis dan administratif yang dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Namun, publik harus tetap berpandangan positif karena pemerintah tentu akan menjawab, mengaudit dan melengkapi gedung tersebut agar bisa dimanfaatkan.
Selanjutnya, para pemimpin Malaka memiliki kerinduan untuk memajukan kehidupan masyakat melalui pembangunan dengan gaya kepemimpinan yang berbeda-beda. (pm-01/tim)
