Malaka-NTT, Sejumlah kader Partai Solidaritas Indonesia (PSI) besutan anak Mantan Presiden Jokowi, Kaesang Pangareb di Kabupaten Malaka mengkritisi dugaan korupsi dalam kebijakan anggaran kepemimpinan Bupati Malaka, Stefanus Bria Seran alias SBS. Hal ini menyebabkan anggota DPRD Kabupaten Malaka asal Fraksi PSI diabaikan dalam tugas, seperti melakukan perjalanan dinas.
Anggota Fraksi PSI DPRD Kabupaten Malaka, Wilibrodus Lau kepada media ini, Sabtu (15/3/25) mengatakan pendapat yang disampaikan untuk mengkritisi kebijakan pemerintah dalam rangka mencegah praktek-praktek KKN dalam pengelolaan pemerintahan dan pembangunan. Pemerintah baik legislatif maupun eksekutif harus sepakat uang rakyat dikembalikan kepada rakyat untuk kesejahteraan.
Sehingga, Willy demikian akrab dikenal bicara tentang mobil dinas, rumah jabatan bupati dan wakil bupati, gedung baru Kantor Bupati Malaka, perjalanan dinas fiktif dan pembekuan tenaga kontrak (teko) daerah, agar uang rakyat dimanfaatkan untuk kepentingan rakyat, bukannya masuk saku segelintir orang.
Terkait anggota Fraksi PSI dan beberapa anggota DPRD Malaka asal partai lain diabaikan dalam urusan tugas seperti tidak diundang untuk melakukan perjalanan dinas dalam rangka mengikuti pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Malaka di Istana Negara Jakarta, Wily enggan berkomentar, karena bukan urusannya. (pn-01/tim)
